Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) masih melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012.
Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho di Jakarta, Jumat, sebelumnya pemerintah telah melakukan verifikasi dan menghasilkan jumlah tenaga honorer sebanyak 72 ribu orang.
Namun, lanjut dia, karena ada pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat tim verifikasi dari Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi kembali.
Dia menjelaskan, pemerintah tidak memeriksa dan memverifikasi keseluruhan pengaduan yang jumlahnya 365 namun hanya sebagian saja.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dari 85 pemerintah daerah yang mengajukan kebutuhan tenaga honorer baru 20 daerah yang telah mengirimkan analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada pemerintah. Sisanya belum mengirimkan meski batas waktu pengiriman hingga April 2012 lalu.
"Kami minta daerah segera mengirimkannya, sehingga perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan secepatnya," katanya.
Ia menambahkan, kalau validasi data tenaga honorer telah selesai pada Juni 2012 pemerintah pusat akan menyusun formasi pegawai dan pada Juli 2012 membahas anggaran belanja pegawai.
Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho di Jakarta, Jumat, sebelumnya pemerintah telah melakukan verifikasi dan menghasilkan jumlah tenaga honorer sebanyak 72 ribu orang.
Namun, lanjut dia, karena ada pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat tim verifikasi dari Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi kembali.
Dia menjelaskan, pemerintah tidak memeriksa dan memverifikasi keseluruhan pengaduan yang jumlahnya 365 namun hanya sebagian saja.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dari 85 pemerintah daerah yang mengajukan kebutuhan tenaga honorer baru 20 daerah yang telah mengirimkan analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada pemerintah. Sisanya belum mengirimkan meski batas waktu pengiriman hingga April 2012 lalu.
"Kami minta daerah segera mengirimkannya, sehingga perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan secepatnya," katanya.
Ia menambahkan, kalau validasi data tenaga honorer telah selesai pada Juni 2012 pemerintah pusat akan menyusun formasi pegawai dan pada Juli 2012 membahas anggaran belanja pegawai.
